PTA Maluku Utara

Hakim Tinggi PTA Maluku Utara Adakan Diskusi Hukum

Hakim Tinggi dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengadakan Diskusi Hukum di Ruang Kerja Ketua PTA, Senin (8/8/22), dengan topik pembahasan “Perbedaan Persepsi tentang Penerapan Tenggat Waktu Banding antara PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan  Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI.

Diskusi yang dipandu langsung oleh YM Ketua PTA Maluku Utara, Dr. Abd. Hakim, M.H.I. tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut :

  1. Perma Nomor 1 tahun 2019 tidak mengatur tentang tenggat masa banding perkara e-court.
  2. Hari adalah hari kerja, sebagaimana dalam Pasal 1 Perma Nomor 1/2019 adalah terkait dengan persidangan elektronik yang meliputi: penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pasal 22 ayat (1) huruf a. Bukan hari kerja untuk tenggat banding.
  3. Pengaturan tenggat masa banding e-court terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA)  Nomor 271 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis atas Perma Nomor 1 tahun 2019, huruf C.2.1 yang berbunyi: “Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.” Dalam KMA 271 ini dijelaskan bahwa “hari” dimaknai sebagai hari kerja (Ketentuan Umum huruf A. 1 angka 11). Konsekwensinya, tenggat waktu banding maupun kasasi adalah 14 hari kerja. 

Khusus untuk ketentuan  poin ini perlu diselaraskan dengan ketentuan dalam SEMA No.  5 /2021. Karena SEMA lebih tinggi posisinya dibanding KMA dalam hirarki hukum positif kita.

Dengan demikian ketentuan  huruf A. 1 angka 11 KMA 271/2019 yang menentukan “hari” dengan “hari kerja”, maka sepanjang mengenai hal ini di-“nasakh” dengan ketentuan SEMA No. 5/2021 poin 5 huruf c. Artinya,  tetap mengacu kepada tenggat banding yang berlaku pada Pasal 199 R.Bg. yakni,  tenggat banding perkara e-court adalah menurut hari kalender, bukan hari kerja.

4. Poin 3 di atas adalah apa yang menjadi penegasan pada SEMA Nomor 5/2021, yang menyatakan:”Untuk menghitung putusan telah BHT dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.” Sebagaimana pada  Rumusan Kamar Agama poin 5 huruf c.

5. Permohonan banding e-court tidak perlu dilakukan pada hari kerja karena permohonan banding e-court bisa dilakukan di mana saja kapan saja, tidak terikat dengan hari kerja,sehingga tidak ada kepentingan hukumnya permohonan banding e-court dihubungkan dengan hari kerja.

6. Tidak ada kontradiksi antara Perma 1/2019 dengan SEMA Nomor 5/2021, karena substansi  yang diaturnya adalah berbeda.

7. Persoalan sebenarnya bukan terletak pada PERMA atau SEMA, tetapi pada aplikasi e-court yang mencantumkan tenggat banding permohonan banding e-court adalah 14 hari kerja. Seharusnya tidak menyebut tenggat banding perkara e-court adalah 14  hari kerja.

8. Dalam perkara e-court/e-litigasi, Majelis Hakim perlu menjelaskan kepada para pihak bahwa tenggat banding adalah 14 hari kalender, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 5/2021.

Hasil diskusi ini akan disampaikan ke satker se- Wilayah Hukum PTA Maluku Utara untuk dipedomani dalam menentukan BHT terhadap putusan yang dibacakan secara elektronik.