PTA Maluku Utara

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Whisle Blowing Sistem Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sofifi, 7 Maret 2022 – Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kembali melaksanakan program Pembinaan Senin Pagi, bertempat di Aula Pertemuan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan dihadiri oleh Hakim Tinggi dan Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pembinaan Senin pagi ini bertujuan untuk merubah mindset dan budaya kerja seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani dengan Narasumber Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I selaku narasumber membawakan materi terkait Area V Penguatan Pengawasan Zona Integritas dimana beliau mensosialisasikan tentang Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Whisle Blowing Sistem dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam penyampaiannya beliau mengatakan bahwa Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 pada
penjelasan pasal 12b ayat (1) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. “Gratifiaksi sebagaimana dimaksud tersebut bertujuan untuk mempengaruhi sesuatu kebijakan/putusan sesuai dengan keinginan pemberi.” Selanjutnya beliau menyampaikan tentang pengertian benturan kepentingan yang merupakan situasi dimana pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan ataupun tindakannya Misalnya, lanjut beliau “ada seorang hakim harus mundur/diganti dari ketua maupun anggota majelis jika terdapat ikatan keluarga dari pihak yang berperkara karna dikhawatirkan akan mempengaruhi
kualitas putusan dari perkara tersebut”.

Setelah pemberian materi benturan kepentingan dan materi Whistle Blowing Sistem, kemudian dilanjutkan denagan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana pada penyampiannya beliau mengingatkan bahwa “perlu adanya proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus baik oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setelah pemberian materi, acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Drs. Irssan Alham Gafur, M.H. dan diakhir acara narasumber mengingatkan bahwa keempat hal tersebut diatas (Pengendalian Gratifikasi, Penanganan benturan kepentingan, Whisle Blowing Sistem dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) apabila tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi potensi penyimpangan dan pelanggaran oleh karna itu diharapkan bagi semua aparatur Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara agar dapat melaksanakannya dan bukan hanya sebagai kelengkapan dalam memenuhi syarat (eviden) pada Aplikasi PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas).